AKSES DAN SHARING DATA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Jakarta (14/5)_Tugas pokok dan fungsi BNPB dalam Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2008 adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,penanganan tanggap darurat,rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara serta menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Maka dari itu BNPB melalui unitnya pusdatinmas melakukan Forum Komunikasi Data dan Informasi Kebencanaan dengan tema "Akses Data untuk Penanggulangan Bencana" di Jakarta. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Data dan Informasi Bencana ini, ditujukan untuk meningkatkan kemitraan dan koordinasi untuk saling memahami dan mengerti tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan yang baik dan sinergis antara BNPB dengan kementerian/lembaga terkait dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Memberikan pemahaman peta yang standar dan mudah dipahami masyarakat,agar mudah baik untuk mitigasi ataupun pemberian bantuan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. "Kita perlu mendapatkan data by name,by address dan by cordinat" ucap Ir.Wisnu Widjaja,M.Sc selaku Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. "Pelaku penanggulangan bencana harus memiliki dasar pengetahuan spasial, Penyediaan data cepat dan tepat serta komunikasi informasi" tambahnya. Saat ini sistem otomatis antara BNPB, BMKG, BPS dalam menggunakan data untuk penanggulangan bencana perlu dikembangkan integrasinya dengan kementerian lain. Salah satunya,tersedia map service secara standar yang dapat diakses semua kementerian/lembaga secara gratis dengan menggunakan data BIG untuk base map-nya. Materi yang disajikan untuk penanggulangan bencana,antara lain adalah Kebutuhan data spasial, dukungan data inderaja, dukungan data spasial dalam peyediaan data dasar, dukungan data spasial gempa bumi dan tanah longsor. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber kompeten dari BNPB,LAPAN,BIG dan PVMBG.