BNPB Dukung Upaya Pengelolaan Risiko Bencana BPBD se-Sulawesi Utara
11 Mar 2022 08:58 WIB
Foto : Rapat Koordinasi Pengelolaan Risiko Bencana Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. Kegiatan ini diikuti 70 orang peserta secara fisik terdiri dari perwakilan BPBD 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB/Riski Yufawinda)
JAKARTA - Bencana hidrometeorologi basah pada tahun 2021 lalu, seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem, masih dominan terjadi khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini membutuhkan upaya yang optimal, salah satunya pengelolaan atau kajian risiko bencana.
Pada rapat koordinasi antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Sulawesi Utara, Kamis (10/3), Deputi Bidang Pencegahan BNPB Dra. Prasinta Dewi, M.A.P menyampaikan, BNPB telah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) 2020. Penyusunan kajian tersebut bertujuan untuk membangun sinergi lintas sektor yang ada di provinsi, kabupaten dan kota, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dalam menjalankan program-program pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Utara Drs. Joi Oroh menyampaikan tujuan dari rapat koordinasi ini adalah mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan bencana antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota bersama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB.
Selain itu, Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Asiano Gamy Kawatu juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran BNPB pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Risiko Bencana Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
Terkait dengan desa tangguh bencana (destana) dan keluarga tangguh bencana (katana), Firza Ghozalba, Analis kebijakan ahli madya Direktorat Kesiapsiagaan BNPB menyampaikan bahwa upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sama sekali tidak menghilangkan risiko tetapi mengurangi risiko bencana.
"Upaya membangun kesiapsiagan masyarakat harus dilakukan secara simultan dimana fokusnya adalah pembangunan manusia, masyarakat tidak hanya sebagai obyek melainkan menjadi subyek dalam penanggulangan bencana dan 97% masyarakat selamat dari bencana karena kapasitas komunitas," ujar Firza.
Destana menjadi jembatan dari instrumen dan infrastruktur yang telah disiapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk masyarakat di lokasi rawan bencana.
Mengakhiri sesi pleno, Prasinta menyampaikan, kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu ditingkatkan dalam hal ini kedeputian bidang pencegahan beserta unit teknis di bawahnya akan terus bersinergi dengan BPBD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se- Sulawesi Utara.
“Kami di kedeputian bidang pencegahan terdiri dari direktorat mitigasi, direktorat kesiapsiagaan dan direktorat peringatan dini berupaya mendukung program-program yang berkaitan dengan pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang akan bapak/ibu jalankan,” tutup Prasinta.
Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2022 berlangsung selama dua hari dari 10-11 Maret 2022 dengan menghadirkan narasumber dari kedeputian bidang pencegahan, kedeputian bidang penanganan darurat, kedeputian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan ini diikuti 70 orang peserta secara fisik terdiri dari perwakilan BPBD 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
