BNPB Raih Peningkatan Nilai dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
30 Des 2021 02:58 WIB
Foto : (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama mengadakan kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di lingkungan BNPB di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (29/12).)
BEKASI – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama mengadakan kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di lingkungan BNPB di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (29/12). Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya.
Hasil refleksi tersebut nantinya menjadi pembelajaran untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi amat sangat penting dan pelayanan publik harus maksimal dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada di BNPB.
“BNPB sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau Salus populi Supreme Lex Esto,” ucap Suharyanto melalui sambungan virtual.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi atas peningkatan capaian indeks reformasi birokrasi BNPB pada tahun 2020, yang sebelumnya pada tahun 2019 dengan nilai 64,01, pada tahun 2020 meningkat menjadi 75,08.
“Saya mengapresiasi capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2020 dengan nilai 75,08 dari nilai 64,01 di tahun 2019 yang lalu. Kenaikan sebesar 11,07 merupakan prestasi yang kita banggakan dan juga nilai SAKIP selama 5 tahun terakhir selalu meingkat dan mendapatkan prestasi yang baik,” lanjutnya.
Tak lupa ia berpesan kepada seluruh pegawai di BNPB untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen pada pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Seluruh komponen di BNPB untuk tetap semangat dan berkomitmen penuh pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik maksimal agar masyarakat tetap siap, siaga dan kuat menghadapi ancaman bencana, sehingga terwujud ketangguhan masyarakat,” tutup Suharyanto.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. menjelaskan BNPB bertekad untuk meningkatkan kembali nilai reformasi birokrasi dengan melakukan pengembangan dan inovasi reformasi birokrasi secara bekelanjutan, integrasi platform digital, pelaksanaan Sistem Merit dan manajemen talenta, peningkatan penguatan pengawasan dan membentuk zona Integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Target kami tahun berikutnya adalah dengan nilai reformasi birokrasinya 80,” pungkasnya.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
