BNPB Sampaikan Rekomendasi Kesiapsiagaan Destinasi Wisata
29 Jun 2022 05:28 WIB
Foto : Rapat Koordinasi bertema ‘Potensi Ancaman Gempa Dangkal Sesar Bukit Barisan (sesar Semangka) dan Bukittinggi sebagai Daerah Tujuan Wisata’ pada 16 - 17 Juni 2022 di Provinsi Sumatera Barat. (BNPB)
JAKARTA – Bencana dapat terjadi pada suatu tempat dan setiap saat. Mengantisipasi potensi bencana pada destinasi wisata, BNPB menyelenggarakan rapat koordinasi bertema ‘Potensi Ancaman Gempa Dangkal Sesar Bukit Barisan (sesar Semangka) dan Bukittinggi sebagai Daerah Tujuan Wisata.’
Pertemuan yang diinisasi unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berlangsung di Provinsi Sumatra Barat pada 16-17 Juni 2022. Kegiatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi pada topik yang menjadi pembahasan rapat tersebut. Prioritas pertama terkait ancaman bencana geologi di Bukittinggi dan wilayah sekitarnya di Bukit Barisan.
Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi Maad berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat membangun ketangguhan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana.
“Semoga rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara maksimal untuk membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana,” ucap Marfendi pada pembukaan kegiatan, Kamis (16/6).
Dalam implementasinya, rekomendasi ini melibatkan komponen pentaheliks (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media massa) sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Tentunya rekomendasi ini menjadi efisien dengan kolaborasi pentaheliks sehingga upaya membangun ketangguhan berbasis pengurangan risiko bencana dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Rekomendasi yang diberikan meliputi perlunya identifikasi ancaman gempa secara mikro dan multi hazard secara geologis untuk membuat peta ancaman bencana sehingga dapat diimplementasikan serta kegiatan sosialisasi, edukasi dan peningkatkan kesadaran secara terus menerus oleh semua pihak sehingga memahami ancaman bencana di sekitar mereka.
Prioritas kedua mengenai kerentanan yang menghasilkan rekomendasi berupa identifikasi kerentanan fisik, sosial dan lingkungan secara makro dan mikro sehingga melahirkan peta kerentanan yang diperbaharui secara berkala.
Selanjutnya prioritas pelembagaan yang meliputi regulasi, institusi dan pengorganisasian yang menghasilkan beberapa rekomendasi meliputi dibutuhkannya penguatan komitmen pimpinan daerah (leadership in disaster risk), membuat peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk pengurangan risiko bencana (PRB) dan pengendalian pemanfaatan penataan ruang di wilayah geopark seperti Ngarai Sianok dan lain-lain.
Selain itu, dibutuhkan collaborative governance yang difasilitasi provinsi untuk mengkoordinasikan kabupaten/kota dan memastikan pelaksanaan pengurangan risiko bencana (PRB), penguatan BPBD dan koordinator PRB di daerah dan pelibatan multi-stakeholder dengan mekanisme yang jelas dan terukur.
Kemudian memastikan para pihak terlibat dalam proses pelaksanaan PRB di daerah agar terintegrasi dan menjadi prioritas daerah, penguatan kapasitas secara terus menerus menuju standarisasi kompetensi, memastikan pelaksanaan PRB berbasis masyarakat serta menggunakan local wisdom atau kearifan lokal dan pelaksanaan PRB dilakukan secara inklusif.
Prioritas selanjutnya adalah penguatan kapasitas terhadap potensi ancaman gempa dangkal Sesar Bukit Barisan (Sesar Semangko) dan Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata. Terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan sosialisasi terkait protokol kesehatan dan vaksinasi dengan melibatkan relawan berbasis masyarakat, meningkatkan kemampuan deteksi dan respon kedaruratan kesehatan dan kapasitas surveilans petugas kesehatan maupun relawan serta kesiapan kedaruratan perencanaan respon.
Selanjutnya pemanfaatan fitur ACeBs (Asesmen Cepat Bangunan Sederhana) pada InaRisk pengukuran kerentanan bangunan secara massal sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, membangun dan memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi lintas sektor di daerah.
Pada program penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di BPBD terkait, rekomendasi yang diberikan adalah mendorong setiap daerah mengkaji risiko bencana non alam dan menyusun rencana pengendalian dalam bentuk rencana kontigensi melalui pelatihan terintegrasi dan penganggaran yang efisien, melakukan gladi maupun simulasi bencana, pengembangan sistem ketahanan kesehatan masyarakat dan peningkatan keamanan dalam mencegah masuk/keluarnya penyakit menular.
Kemudian pembentukan regulasi terkait asuransi bencana non alam dan pengukuran kerentanan bangunan terhadap bencana alam khususnya gempabumi, mempersiapkan personel BPBD dengan kapasitas yang memadai, melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam melalui dunia pendidikan, keagamaan, lingkungan kerja dan memberdayakan tokoh masyarakat, serta sosialisasi dan edukasi fitur ACeBs pada InaRisk sebagai penilaian bagunan/rumah sederhana terhadap potensi bahaya gempabumi secara visual.
Selain itu, terdapat prioritas terkait kemitraan pemerintah dan swasta dalam Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dengan rekomendasi meliputi menciptakan sharing session reguler antara wakil industri asuransi dengan BNPB maupun bersama mitra lainnya, membuat perencanaan dan rekomendasi peran BNPB dan industri asuransi terkait DRFI.
Hasil rekomendasi ini akan diusulkan kepada Kepala BNPB agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Adapun pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi Maad, Asdep Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK Rama Fauzi, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Dian Hadiyansyah, Widyaiswara dan Unsur Pengarah BNPB.
Pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat turut hadir mengikuti kegiatan ini, antara lain Pemerintah Kota Bukittinggi, BPBD Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Tanah Datar, Padang Panjang, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Bappeda Kota Bukittinggi, Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dan Perwakilan Walinagari Kamang Mudik.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
