Hadir di Mamuju, Kepala BNPB Tekankan Tiga Pesan Utama Terkait Penanganan Darurat Gempabumi M 5.8
10 Jun 2022 14:46 WIB
Foto : Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penanganan Gempabumi M 5.8 Mamuju di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (9/6). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Danung Arifin)
MAMUJU - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., menegaskan tiga hal penting terkait penanganan darurat gempabumi M 5.8 Mamuju yang terjadi pada Rabu (8/6) kemarin. Hal itu disampaikan Suharyanto dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Penanganan Gempabumi M 5.8 Mamuju di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (9/6).
Hal yang pertama disampaikan Suharyanto adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar tidak takut berlebihan pascagempabumi kemarin. Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar masyarakat Mamuju yang memilih tinggal di tenda pengungsian disebabkan faktor trauma dari peristiwa gempabumi M 6.2 yang terjadi pada awal tahun 2021. Di samping itu, kabar tidak benar terkait gempabumi susulan yang lebih besar beredar luas dari mulut ke mulut di tengah masyarakat.
Menyikapi hal itu, Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama BMKG dapat terus memberikan pemahaman yang benar terkait fakta dari fenomena gempabumi.
Pemerintah Pusat melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis pernyataan bahwa gempabumi M 5.8 Mamuju tidak berpotensi tsunami dan minim gempa susulan. Sehingga bagi masyarakat yang masih mengungsi diharapkan untuk tidak larut dalam kepanikan.
“Mohon disampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah panik. Yang masih berada di tempat pengungsian di dataran tinggi agar turun dan kembali ke rumah,” kata Suharyanto.
Berikutnya, Kepala BNPB meminta agar pemerintah daerah setempat segera menetapkan status tanggap darurat bencana, dan membentuk Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat penanganan bencana gempabumi M 5.8 Mamuju. Hal ini diperlukan agar kaji cepat kebutuhan, pendataan dan distribusi bantuan dapat lebih terorganisir dan optimal.
Di samping itu, dalam upaya penanganan darurat, Suharyanto meminta pemerintah daerah agar mengutamakan keselamatan masyarakat. Sebab, keselamatan adalah hukum yang tertinggi dalam penaggulangan bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.
"Mohon setelah ini status tanggap darurat. Disusun organisasinya, dilihat tingkat kerusakannya. Sehingga kegiatan tanggap darurat bisa terpadu,” kata Suharyanto.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu Bapak Presiden selalu menekankan itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kepala BNPB menitipkan pesan tentang pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana. Suharyanto mengingatkan kembali bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam mengadapi bencana.
“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” pungkas Suharyanto.
Usai memberikan arahan, Kepala BNPB menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 1 miliar rupiah guna mendukung percepatan penanganan gempabumi magnitudo 5.8 di wilayah Mamuju dan sekitarnya. Adapun rinciannya adalah 250 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Mamuju, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Majene dan dukungan operasional darurat bencana 150 juta untuk Korem 142 serta 100 juta untuk Polda Sulawesi Barat.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
