Jelang G20, Menko Luhut Minta Perketat Lalu Lintas Hewan di Bali
31 Agt 2022 21:50 WIB
Foto : Rapat Koordinasi KTT G20 Indonesia 2022 di Provinsi Bali, Selasa (30/8). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Lia Agustina)
DENPASAR – Menjelang penyelenggaran G20 di Bali pada November mendatang, pemerintah melakukan rapat koordinasi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Denpasar, Selasa (30/8). Rapat koordinasi yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Prof. Wiku Adisasmito.
Melalui kesempatan tersebut, Menko Luhut memberikan sejumlah arahan terkait penanganan kasus PMK di Bali. Sebagai informasi, Bali merupakan satu dari delapan provinsi dengan zero reported case, yakni status untuk daerah yang sudah tidak melaporkan adanya penambahan kasus suspek PMK selama 14 hari berturut-turut.
Untuk menjaga kondusifnya kondisi Bali dari PMK, Menko Luhut meminta asosiasi, satgas PMK dan Pemerintah Daerah Bali untuk menjaga pintu masuk lalu lintas manusia, barang, dan hewan di Bali. Diharapkan, tidak ada penyelundupan hewan ternak hidup keluar/masuk Bali tidak hanya di pintu masuk utama tetapi juga di jalur pelabuhan rakyat.
“Saya minta agar Kasatgas dan asosiasi terus memimpin di lapangan proses pengawalan agar tetap Bali zero reported case utamanya terkait G20. Jangan sampai Bali menjadi tempat berbahaya dan tidak bisa dikunjungi,” tegas Menko Luhut.
“Lalu lintas hewan dipastikan impor daging yang berkualitas premium dan jangan dari negara yang sakit,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Prof. Wiku menambahkan produk dari daerah bebas PMK bisa masuk ke Bali namun tetap dilakukan uji RT-PCR melalui sampling produknya. Produk yang kemungkinan terkontaminasi dari alat transportasi dan kemasannya bisa juga dilakukan pengecekan di tempat karantina atau laboratorium di Bali.
“Harus dipastikan hewan ternak yang kondisinya sudah sehat yang bisa keluar (daerah),” kata Prof. Wiku.
Kemudian terkait vaksinasi, per 29 Agustus 2022 berdasarkan data dari Kemenko Marves, 33% dari 595.830 ekor populasi sapi dan kerbau di Bali sudah divaksin. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target dosis dalam mencapai herd immunity. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan vaksinasi.
Menko Luhut meminta bantuan vaksin dari Australia untuk dialokasikan ke Bali dan daerah penyangganya yakni Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur sebanyak minimal 80% dari 1 juta dosis yang diberikan.
“Saya minta agar TNI/Polri dilibatkan penuh untuk akselerasi vaksinasi di Bali. Sehingga, herd immunity untuk semua jenis hewan ternak rentan PMK di Bali dapat tercapai paling lambat pertengahan Oktober,” pungkas Menko.
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Bidang Data, IT, dan Komunikasi Publik
