Lokakarya Satu Data Bencana Indonesia di Yogyakarta

YOGYAKARTA - BNPB melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dan UNFPA memprakarsai lokakarya Satu Data Bencana (SDB) Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta selama dua hari, 7-8 September 2022. Hal ini untuk menjawab tantangan global, data memegang peranan penting untuk mengukur pencapaian target yang sudah disepakati dalam target SFDRR maupun SDGs. 

Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Drs. H. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan proses bisnis dalam pengelolaan data bencana Indonesia. "Tantangan ke depannya adalah mengakrabkan satu data kepada masyarakat dan tentang Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan DIY, " ucapnya di Gedung Pracimosono Kepatihan, Yogyakarta (7/9). 

Pertemuan pertama dalam rangka persiapan ini dihadiri perwakilan terbatas dari OPD terkait di lingkungan Pemda DIY, BPBD DIY, UNFPA dan BNPB terkait identifikasi pengelolaan data.

Selanjutnya pertemuan Lokakarya Satu Data Bencana Indonesia, kegiatan ini merupakan turunan dari Kebijakan Satu Data Indonesia untuk tematik kebencanaan, dengan BNPB sebagai pengampunya. Teguh Harjito selaku Kepala Bidang Pengelola Data dan Sistem Informasi mengatakan, "Forum satu data bencana ini merupakan satu kesatuan yang mempertemukan antara OPD yang membutuhkan satu wadah berupa forum atau gugus tugas dalam bidang kebencanaan."

Diharapkan diskusi ini menghasilkan opsi tata kelola data terkait kebencanaan nasional, sekaligus memproyeksi optimalisasi dan integrasi data demi terciptanya sistem manajemen kebencanaan yang komprehensif dan mendukung disaster early warning. Kepala Pelaksana BPBD DIY Drs. Biwara Yuswantana M.Si. mengatakan, "Hal yang dapat kita lakukan adalah mengurangi dampaknya. Harapannya kita dapat memanfaatkan dukungan fasilitas dan juga bisa mengembangkan satu data bencana yang menjadi sangat penting dalam kita menanggulangi dan merespons bencana di DIY."

Pentingnya mempunyai satu data bencana adalah untuk melihat juga data pembangunan di DIY beserta pelakunya yang berkenaan dengan bencana dan gambaran yang dimiliki banyak OPD. Serta adanya peraturan yang dibutuhkan dan portal bencana yang dibutuhkan fitur dalam penanggulangan bencana, menjadi pembelajaran dari provinsi ke provinsi untuk dibawa ke dalam peraturan satu data bencana Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga mendapatkan asistensi dari Sekretariat Satu Data Indonesia. 

Pada tahun ini juga sedang dikembangkan portal SDB yang nantinya akan mendukung interoperabilitas data kebencanaan antar instasi kementerian/lembaga serta stakeholder terkait. 

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan