Monev Satgas PMK Riau: Biosecurity dan Vaksinasi Harus Diperkuat
18 Okt 2022 04:02 WIB
Foto : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Pusat menggelar Rapat Koordinasi Penangan PMK di Provinsi Riau pada Senin (17.10). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Alya Faradilla)
PEKANBARU - Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) melakukan monitoring dan evaluasi di Provinsi Riau pada Senin (17/10). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution.
"PMK menjadi perhatian kita bersama karena dampak dari mewabahnya PMK ini tidak hanya menginfeksi hewan, namun juga berdampak pada stabilitas perekonomian negara, serta terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat," jelas Edy.
Di Provinsi Riau sendiri, data per Minggu (16/10) tercatat kasus aktif 132 ekor, kumulatif sakit sebanyak 4.608 ekor, mati sebanyak 26 ekor, dan sembuh sebanyak 4.422 ekor.
Hal baiknya, 3 kabupaten di Provinsi Riau telah mencatatkan nol kasus PMK atau zero case yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hilir.
"Dengan adanya rapat koordinasi ini kita berharap penanganan PMK kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi," kata Edy.
Sementara itu, Ketua Tim 2 Monev Satgas PMK Zahermann Muabezi mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Satgas PMK Provinsi Riau.
“3 kabupaten yang tercatat zero case ini menunjukkan bahwa perkembangan dan penanganan kasus PMK di Provinsi Riau sudah berangsur-angsur membaik,” kata Zahermann.
Namun, Zahermann meminta daerah tidak lengah dengan hal tersebut. Dirinya mengingatkan untuk terus memperkuat 5 strategi penanganan PMK.
“Lima strategi yang harus terus diperkuat yaitu pelaksanaan Biosecurity, pengobatan, vaksinasi, potong bersyarat, dan testing,” tambahnya.
Menurut Zahermann, pelaksanaan biosecurity dan vaksinasi harus terus diperkuat mengingat Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Sumatra Barat yang saat ini tercatat memiliki kasus PMK tertinggi di Pulau Sumatra.
Di Provinsi Riau sendiri, dua hal tersebut masih menjadi kendala yang dihadapi oleh kebanyakan Satgas PMK di beberapa Kabupaten/Kota.
Tenaga Ahli BNPB, Kol. Inf Firdaus Agustiana mengatakan, untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Satgas PMK di daerah dapat berkoordinasi dengan TNI/Polri.
"Posisi kita di daerah ini adalah sebagai Satgas yang diketuai oleh Sekda dan punya wakil 2 orang yaitu Danrem dan Wakapolda. Nah, TNI/Polri ini sudah siap untuk membantu apabila diperlukan, contohnya untuk menjadi vaksinator. Namun tetap harus ada bimtek terlebih dahulu," jelas Firdaus.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga bimbingan teknis dari Tim Pakar Satgas PMK kepada para personil daerah yang bertugas melakukan penginputan data ke dalam iSIKHNAS.
Tim monev Satgas PMK juga dijadwalkan akan melakukan tinjauan lapangan pada Selasa (18/10) untuk melihat langsung implementasi strategi penanganan PMK. Ada 3 lokasi yang menjadi tujuan tinjau lapangan yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
