Penyusunan Rencana Aksi di Lingkungan BNPB Tahun 2022
08 Mar 2022 13:35 WIB
Foto : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama telah melaksanakan pertemuan Penyusunan Rencana Aksi di lingkungan BNPB. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Millennium pada hari Selasa (8/3). (BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama telah melaksanakan pertemuan Penyusunan Rencana Aksi di lingkungan BNPB. Hal tersebut sesuai mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Adapun kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022 serta membuat rencana program atas tindak lanjut evaluasi RB pada tahun 2021 yang disampaikan pada Exit Meeting Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) tanggal 24 Februari 2022.
"Diperlukan kerja sama dari seluruh unit kerja dan tim pokja untuk mendukung penyempurnaan bukti dukung pada aspek area pemenuhan serta konsistensi pengimplementasian Rencana Kerja RB agar tercapainya peningkatan nilai RB sebagai upaya terwujudnya Good Governance dibidang penanggulangan bencana,” terang Plt.Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama BNPB Zahermann Muabezi.
Hal ini sangat diperlukan agar setiap rencana aksi Pokja-pokja yang sedang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten untuk seluruh elemen di lingkungan BNPB serta menumbuhkan semangat dalam mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola pemerintahan yang baik dibidang penanggulangan bencana.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2022 yang dibuka oleh Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama BNPB yang selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bagian Ortala, Septiana Jatiningsih.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Millennium dan dihadiri oleh perwakilan 8 Pokja Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Pelayanan Publik.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
