Perencanaan yang Tepat Optimalkan dan Efektifkan Penanggulangan Bencana

SURABAYA – Penanggulangan bencana yang baik dimulai dengan perencanaan penangananan bencana yang tepat dengan tujuan mengurangi dampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Biro Perencanaan, melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) BNPB-BPBD dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur. 

Dalam sambutannya Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. mengukapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, setiap kegiatan yang dilaksanakan, manfaatnya harus menyentuh langsung kepada masyarakat dengan mengedapankan kualitas pelayanan publik yang baik. 

“Untuk mencapai hal tersebut, tidak terlepas dari bagaimana menyusun perencanaan yang berkualitas dan diarahkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategi yang dinamis,” ujar Lilik saat membuka acara pada Minggu (29/11). 

Menyusun perencanaan penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan target mengurangi risiko bencana dan dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya. 

“BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten / Kota untuk melakukan evaluasi atas implementasi yang dilaksanakan sudah tepat sasaran, diteruskan lagi atau harus diperbaiki,” lanjutnya. 

Lebih lanjut ia berpesan, arus utama penanggulangan bencana saat ini ada pada pengurangan risiko bencana, karena akan berdampak luas baik itu menekan dampak materi maupun korban jiwa. 

“Pengurangan risiko bencana atau kegiatan pra bencana, sesungguhnya adalah investasi, kita tidak akan kehilangan nilai, meskipun sudah banyak mengeluarkan dana. Dalam banyak kajian, 1 USD yang dikeluarkan untuk pengurangan risiko bencana mampu menyelamatkan 7 USD,” pungkasnya. 

Rakortek perencanaan bidang penanggulangan bencana berlangsung pada 29 November 2021 – 3 Desember 2021 membahas perencanaan kegiatan daerah pada 2023. Pada rakortek yang menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN), Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, diikuti BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait dari wilayah timur yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. 

Abdul Muhari, Ph.D.

Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan