PERLUNYA MENJEMBATANI GAP SAAT TRANSISI TANGGAP DARURAT MENUJU PEMULIHAN DINI

Dalam diskusi pada Move 4 Table Top Exercise (TTX) di Padang diungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman dalam pemulihan pasca bencana, gap atau kesenjangan dari fase tanggap darurat ke pemulihan memang ada.  Namun demikian yang tetap menjadi penekanan dalam respon bencana adalah masyarakat terdampak. United Nations Development Program (UNDP) dan Early Recovery Forum bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia telah membahas bagaimana menjawab gap tersebut.
Gap yang dimaksud disini mengenai pemahaman bersama antara Indonesia dengan komunitas internasional mengenai fase tanggap darurat , earlu recovery , dan pemulihan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan bagi para korban bencana.
Sementara itu, yang menjadi perhatian utama dalam transisi ini bahwa apa yang dapat dikerjakan dengan cepat tanpa menunggu proses lama demi keberlangsungan dan pemulihan pasca bencana.“Kami ingin menggarisbawahi, emergency phase semakin cepat semakin baik, begitu pula early recovery”, papar Siprianus, Program Manager Post Disaster UNDP Indonesia.
Apabila masa tanggap darurat selesai, tim rescue tidak perlu diturunkan lagi di lapangan. Korban bencana sudah ditemukan dan masyarakat yang tempat tinggalnya hancur dapat ditempatkan di shelter. “Bagi masyarakat yang rumahnya hancur, merekat tetap tinggal di shelter, kami harus memberikan bantuan pelayanan dasar, ini yang disebut masa transisi”, jelas Eko Budianto, perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Terkait dengan fase tanggap darurat,  perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumater Barat Ade Edward menjelaskan bahwa berapa lama status tanggap darurat selesai berdasarkan keputusan bersama dari pihak terkait yang membantu tanggap darurat. Keputusan ini merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan setiap hari. Beberapa parameter yang menjadi pertimbangan, antara lain kebutuhan, infrastruktur vital, pemerintahaan, dan perekonomian.
Sementara itu terkait dengan penanganan psikososial, perwakilan dari Kementerian Sosial menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tim khusus yang akan memberikan pendampingan psikososial. Tim ini membantu korban terdampak yang terganggu kejiwaannya. Sedangkan Kementerian Kesehatan menambahkan bahwa pihaknya memiliki tim psikiater dan psikolog yang akan diturunkan pada saat menjelang tanggap darurat dan early recovery. Tim ini akan melakukan identifikasi post traumatic disorder dan pencegahan sebagai bentuk tindak lanjut. Menjadi perhatian utama khususnya anak-anak yang menjadi korban bencana, tim melakukan aktivitas missal sebagai respon untuk menjaga kondisi psikologi mereka.
Menambahkan mengenai tim psikososial, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tim yang melibatkan perguruan tinggi dan LSM setempat. Tim ini telah bekerja sama ketika terjadi gempa Padang pada tahun 2009.