Signifikansi Pendataan Pengungsi Erupsi Semeru di Lumajang

LUMAJANG - Dampak bencana erupsi Gunung Semeru menyisakan persoalan penanganan pengungsi yang menjadi pekerjaan krusial. Rumah yang mengalami kerusakan berat bahkan hilang dan tidak dapat dihuni lagi memaksa warganya untuk mengungsi sementara ke posko pengungsian atau rumah kerabat yang lebih aman.

Pemenuhan kebutuhan dasar baik sandang, pangan, dan papan warga mengungsi menjadi tanggung jawab pemerintah. Sejak Minggu (4/12) atau 11 hari pasca erupsi Gunung Semeru, selain operasi pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar dengan mendorong logistik harus menjamin tidak adanya kelaparan dan ketidakamanan atas dampak yang dirasakan warga akibat fenomena alam tersebut. Untuk itulah pendataan pengungsi menjadi signifikan pada keadaan darurat bencana.

Kesimpangsiuran data pengungsi yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menimbulkan dampak lanjutan seperti menumpuknya bantuan di gudang logistik atau di sisi lain ada posko pengungsian ang belum mendapatkan bantuan sehingga timbul ketimpangan. Informasi dan data pengungsi yang akurat, handal, dan terbaharui merupakan pondasi bagi koordinasi dan respon yang efektif bagi pemangku kebijakan darurat bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) serta Direktorat Penanganan Korban dan Pengungsi (FPKP) mengembangkan alternatif sistem pendataan pengungsi dengan menggunakan sebuah platform piranti lunak. Menggunakan Sistim Informasi Geografis, BNPB sudah melakukan pendataan selama empat hari mulai Sabtu (11/12) hingga Selasa (14/12) Desember di Kabupaten Lumajang. 

Dalam rentang waktu tersebut, BNPB berhasil mendata 52 titik pengungsi dengan angka total jiwa mengungsi sebanyak 11.658 orang di dua belas kecamatan. Output dari pendataan pengungsi yang dilakukan ditayangkan secara interaktif dalam dashboard https:/gis.bnpb.go.id/semeru2021.

Pelibatan relawan pendata (surveyor) berasal dari mahasiswa kampus yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur.

Analis Bencana pada Direktorat FPKP, Dwi Nur mengatakan bahwa sistem tersebut sudah mendapatkan perijinan untuk dapat dikembangkan lebih optimal. 

“Sistem pendataan ini bersifat alternatif namun telah mendapat lampu hijau dari pimpinan dan diharapkan bermanfaat sementara untuk stake holder di Lumajang,” terang Dwi.

Data-data pengungsi secara resmi terus ditampilkan dalam laporan rutin dari Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru dengan pemangku koordinator bidang pengungsian berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama BPBD setempat. Pemanfaatan data tersebut sedianya dapat terus digunakan untuk program bantuan lebih lanjut kedepan seperti relokasi, huntara, bantuan dana tunggu hunian, dan atau kegiatan padat karya lainnya.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan