Strategi Penanganan PMK di Kepulauan Riau: Pentingya Menerapkan 5 Strategi Percepatan Penanganan PMK
09 Okt 2022 16:23 WIB
Foto : Tim 1 Satgas PMK melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan di Kepulauan Riau, Jumat (7/10). (Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi)
RIAU - Pemerintah melalui Satgas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 5 Strategi Penanganan PMK di Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat (7/10). Hal ini sesuai mandat Ketua Satgas Penanganan PMK Letjen TNI Suharyanto dalam rangka penguatan strategi, serta mempercepat penanganan di beberapa provinsi. Keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau dalam percepatan penanganan PMK patut diapresiasi.
Selama tiga hari, Satgas PMK Nasional melakukan monev di Kepulauan Riau dengan mengunjungi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Ini dilakukan untuk mengecek bagaimana pemerintah daerah dalam percepatan penanganan PMK.
“Monev ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan 5 (lima) strategi penanganan PMK yang meliputi: Vaksinasi, Testing, Biosecurity, Pengobatan, dan Potong Bersyarat” kata Raditya Jati selaku Deputi Sistem dan Strategi BNPB sekaligus Koordinator Tim 1 Satgas PMK Nasional.
Drs. Adi Prihantara, M.M selaku Sekretaris Daerah dan Ketua Satgas PMK Provinsi Kepulauan Riau menambahkan dalam rapat monev, Kepulauan Riau menyambut baik kunjungan dan rapat monev PMK kali ini.
“Kami mengapreasi atas monitoring dan evaluasi percepatan PMK di Kepulauan Riau. Secara geografis lokasi kami kepulauan dan monev ini saya harap dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dalam penanganan PMK,” Ujarnya.
Selanjutnya, Agus Wibowo selaku Direktur Pengembangan Strategi BNPB menyampaikan hasil monev PMK Kepri. Adapun yang ditekankan dalam monev berkaitan dengan 5 strategi penanganan PMK.
“Monev di lapangan ini untuk melihat tantangan pelaksanaan vaksinasi, testing, biosecurity, dan pengobatan. Terkait vaksinasi, tantangan yang kami temui yaitu sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan vaksinasi,” ucap Agus.
Salah satu contoh adalah terbatasnya coolbox untuk menyimpan vaksin karena letak wilayah yang berpulau-pulau dan jauh, sehingga sulit untuk memenuhi kebetuhan tersebut. Beberapa kota, salah satunya Kota Tanjungpinang, mengatakan mereka masih menitipkan penyimpanan vaksin di Provinsi.
Agus juga mengapresiasi pemerintah daerah Kepulauan Riau karena tidak ada tidak ada kendala dalma pelaksanaan vaksinasi. Fasilitator PMK yang dibentuk membantu memberikan edukasi dan vaksinasi kepada peternak.
Kasus pertama PMK Kepulauan Riau terdeteksi saat lebaran Idul Adha di bulan Juli sebanyak 415 kasus, 1 ekor diantaranya mati. Sementara itu, per-Selasa (4/10) vaksinasi telah dilakukan kepada 2.646 hewan.
Di akhir arahan, Deputi Sistem dan Strategi menyampaikan 3 hal yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan monev, pertama sinkronisasi dan verifikasi data pada laporan Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, peninjauan penanganan menyeluruh karena daerah berbentuk kepulauan. Terakhir biosecurity harus terus diperkuat dan dipertahankan.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
