Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Tahap Pertama Targetkan Penyintas Erupsi Semeru di Pengungsian Tinggal di Huntap dan Huntara

Dilihat 67 kali
Tahap Pertama Targetkan Penyintas Erupsi Semeru di Pengungsian Tinggal di Huntap dan Huntara

Foto : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto pimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang di lokasi relokasi, Desa Sumbermujur, pada Kamis (31/3). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Ignatius Toto Satrio)


LUMAJANG - BNPB terus memantau perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. BNPB bersama pemerintah daerah menargetkan mereka yang masih berada di pos-pos pengungsian dapat menempati huntap dan huntara pada tahap pertama sebelum lebaran. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto mengharapkan  sejumlah unit tersebut dapat selesai dengan dilengkapi infrastruktur dan fasilitas, seperti air dan listrik. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang di lokasi relokasi, Desa Sumbermujur, pada Kamis (31/3). Pemerintah daerah memproyeksikan 300 hingga 478 unit yang dapat dirampungkan pada tahap awal ini. 

"Harapannya sebagian masyarakat dapat dipindahkan di sini (relokasi) target kita paling tidak satu atau dua minggu ini 300-478 keluarga atau mereka yang masih berada di pengungsian," ujar Suharyanto di lokasi relokasi Desa Sumbermujur, Kabupaten Lumajang, Kamis (31/3). 

Perkembangan perhari ini (31/3) fasilitas listrik telah tersedia dan tinggal menunggu data pelanggan. Pihak PLN akan membutuhkan waktu satu minggu untuk instalasi akhir pada sejumlah unit yang menjadi target tadi. Sedangkan ketersediaan air, sejumlah titik telah dapat diakses. Pemenuhan target unit huntap dan huntara akan difokuskan pada blok Kamar Kajang. 

Percepatan huntap dan huntara tahap pertama ini menindaklanjuti kunjungan Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Saat itu, pesan yang diharapkan yaitu masyarakat yang masih berada di pengungsian sudah menempati huntap dan huntara sebelum lebaran. Merespons hal tersebut, pemerintah daerah yang didukung BNPB dan kementerian terkait memiliki waktu tiga hingga empat minggu. Selain itu,  Suharyanto juga menyampaikan bahwa Presiden selalu memantau perkembangan pembangunannya. 

"Bapak Presiden juga selalu memonitor pelaksanaan pembangunan huntara dan huntap ini," tambahnya dalam rapat koordinasi perkembangan huntap dan huntara pascaerupsi Semeru. 

Pada kesempatan itu Suharyanto mengatakan bahwa relokasi ini dapar menjadi contoh atau role model, seperti dari sisi kecepatan, penyiapan lahan dan segi apapun. Ini dibuktikan dengan rentang waktu penanganan darurat bencana hingga penyiapan sampai proses pembangunan saat ini. 

Sementara itu, BNPB mengharapkan sinergi bersama untuk mempercepat penyelesaian huntap dan huntara, termasuk dukungan lembaga-lembaga nonpemerintah atau lembaha swadaya masyarakat (LSM). Suharyanto mengatakan bahwa para lembaga itu membantu secara sukarela dan bekerja keras untuk membangun huntara. 

Di sisi lain, Suharyanto menyampaikan apabila ada kendala di lapangan yang dihadapi dapat dikoordinasikan dengan BNPB maupun pemerintah daerah. Kepala BNPB mencontohkan  prediksi awal membangun huntara itu mungkin harganya akan berbeda karena faktor cuaca hujan, jaraknya jauh, tenaga kerja, atau harga material. Tercatat 55 lembaga nonpemerintah telah menyelesaikan pembangunan unit huntara. 

Progres sampai dengan 30 Maret 2022 sebanyak 1.656 unit huntap dan huntara  dalam proses dibangun di 8 cluster dusun dan 115 blok hunian dengan progress fisik sebesar 48,45 persen. Dari total hunian, sebanyak 1.427 unit Risha di antaranya telah 100 persen terpasang. 

Huntap dan huntara pada lahan seluas 81 hektar ini berlokasi di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Huntara yang akan dibangun berukuran 4,8 m x 6 m, sedangkan untuk huntap berukuran 6 x 6 m. Hunian tersebut dibangun pada tanah seluas 10 x 14 meter untuk setiap kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Lumajang memperpanjang masa transisi darurat ke pemulihan bencana selama 90 hari, terhitung 25 Maret hingga 22 Juni 2022.




Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Penulis


BAGIKAN