TANGGAP DARURAT 72 JAM PERTAMA MASA KRUSIAL PENYELAMATAN MASYARAKAT TERDAMPAK

PADANG (25/04) - Pemerintah dan pihak terkait masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan berfungsinya semua aset dan prosedur yang dimiliki selama periode awal tanggap darurat bencana, terutama yang berskala besar, seperti tsunami. Efektivitas tanggap darurat pada 72 jam pertama setelah bencana merupakan masa yang paling krusial untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa di wilayah terdampak.
Pemikiran tersebut merupakan salah satu kesimpulan penting yang muncul pada hari kedua pelaksanaan International Table Top Exercise (TTX) Mentawai Megathrust 2013 di Padang, Rabu 24 April kemarin. Sebagian besar kementerian dan lembaga, khususnya di tingkat nasional, telah memiliki prosedur operasi standar dan mekanisme mengenai langkah-langkah yang perlu diambil saat tanggap darurat bencana. Namun, yang lebih penting adalah memastikan prosedur dan mekanisme tersebut, berikut semua aset dan sumber daya yang terkait, berfungsi saat dibutuhkan dalam situasi bencana yang sesungguhnya.
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugiharto mengatakan dalam situasi terjadi bencana berskala nasional, hampir pasti dibutuhkan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk bantuan dari masyarakat internasional untuk secepatnya membantu masyarakat di wilayah terdampak. Proses ini, kata dia, tidak sederhana dan seringkali menjadi kian rumit tatkala ada aset yang tidak dapat segera digunakan karena hambatan yang tidak terduga.  
“Kaji cepat tentang situasi beberapa saat setelah bencana, kemudian menentukan kebutuhan apa yang harus diberikan, akan sangat penting (dalam menentukan efektivitas tanggap darurat pada 72 jam pertama). (Bantuan) harus tepat sasaran dan secepat mungkin,” kata Sugiharto.
Said Faisal, anggota delegasi ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance (AHA Center), mengatakan kemampuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan yang muncul secara dinamis setelah bencana perlu terus ditingkatkan. Dia menyebut kondisi saat bencana dapat berubah setiap waktu, demikian pula kebutuhan yang muncul. “BNPB dan pihak terkait harus meningkatkan kemampuan ini, sebab situasi saat bencana akan sangat dinamis,” tuturnya.
Peserta TTX umumnya sepakat bahwa Indonesia perlu memiliki data yang selengkap mungkin mengenai aset dan sumber daya yang dimiliki dan kira-kira dapat digunakan dalam tanggap darurat. Aset dan sumber daya ini tidak hanya pada level nasional, tetapi juga di tingkat lokal, termasuk sumber daya yang dapat disediakan oleh lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai potensi bahaya bencana dan mendorong keterlibatan komunitas dalam menurunkan risiko juga perlu terus-menerus dilakukan. Negara seperti Jepang telah relatif berhasil membuat warganya sadar tentang potensi bencana, bahkan cukup memahami apa yang harus dilakukan saat bencana.
“Indonesia perlu memetakan sumber daya dan aset apa saja yang Anda miliki di daerah rawan bencana. Banyak lembaga donor internasional yang bekerja di Indonesia melalui lembaga swadaya masyarakat. Saat terjadi bencana, pihak internasional bisa saja mengirimkan bantuan, termasuk berupa uang kepada LSM mitra mereka untuk segera dipakai membantu korban. Jadi penyaluran bantuan akan lebih cepat,” kata Harlan Victor Hale, Anggota Delegasi United States Agency for International Development (USAID).
Harlan menambahkan, setelah memetakan sumber daya, pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah bagaimana mekanisme agar pemerintah, dalam hal ini BNPB, dapat berkomunikasi dan memobilisasi mereka saat darurat bencana.
Kepala BPBD Sumatra Barat Yazid Fadhli mengemukakan BPBD setempat telah memiliki fasilitas tanggap darurat yang cukup lengkap, termasuk fasilitas Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops). Dia berharap semua fasilitas ini berfungsi dengan baik saat bencana.
International TTX Mentawai Megathrust merupakan pertemuan latihan dalam ruang untuk peningkatan kapasitas tanggap darurat. Latihan yang diikuti 251 peserta yang terdiri atas pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, lembaga donor internasional, akademisi, serta lembaga kemanusiaan internasional, nasional, dan lokal tersebut adalah rangkaian latihan yang puncaknya akan diisi gladi posko dan gladi lapangan di Mentawai pada Maret 2014.
Para pakar sebelumnya memprediksi masih terdapat potensi gempa berkekuatan 8,9 SR di sekitar Sumatra Barat, terutama Kepulauan Mentawai, yang jika benar-benar terjadi dapat memicu tsunami besar. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan BNPB mengambil langkah antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Mentawai Megathrust Disaster Exercise (DIREX).
Latihan bersama TTX di Padang masih akan berlangsung hingga Kamis 25 April. Pada hari terakhir, peserta akan membahas kemungkinan situasi dan langkah tanggap darurat selama periode yang lebih panjang, termasuk mekanisme pelibatan bantuan sumber daya internasional, baik sipil maupun militer.
Sebagai rangkaian Mentawai Megathrust Direx 2013 ini, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB Wisnu Widjaja mengatakan geladi posko dan geladi lapang yang akan digelar Maret 2004 akan melibatkan lebih banyak pihak, seperti dinas-dinas pemda setempat, tokoh masyarakat, masyarat lokal, dan elemen masyarakat lainnya.