WORKHSOP NASIONAL RISET DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam kata sambutannya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Djoko Santoso menyampaikan, “Kita, bangsa Indonesia mestinya menjadi pakar di bidang kebencanaan karena negeri kita ini kaya dengan sumber daya dan potensi bencana alam. Banyak dari kita malah belajar di luar negeri untuk belajar bencana di perguruan tinggi di Jepang, Perancis, Jerman dan lain-lain. Seharusnya bangsa Indonesia belajar dari pakar-pakar bencana di Indonesia sendiri dan dengan topik-topik kebencanaan yang banyak terdapat di negara kita ini.“

Djoko Santoso memaparkan bahwa secara geologi wilayah Indonesia berada di tempat yang disebut busur kepulauan. Ciri-cirinya antara lain terdiri dari pulau-pulau, bentuk melengkung, di satu sisi ada palung dan di sisi lain ada dataran, dan gunung berapi. Dengan demikian Indonesia kaya akan sumber daya dan potensi bencana alam. Konsep yang dikenalkan adalah hidup bersama bencana serta bagaimana kita dapat memanfaatkan semua sumber daya agar dapat menjadi bangsa yang superior, khususnya di bidang kebencanaan.

Djoko Santoso menegaskan, “Anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) mencapai 20%, dan dengan demikian anggaran untuk riset juga akan semakin besar. Dirjen Dikti Kemdikbud commit dan mendukung sepenuhnya dengan dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN tahun 2013 sebesar 1/3 biaya untuk riset, yaitu dengan alokasi Rp2,7 Trilyun.”

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, MSi., memberikan pidato kunci dan membuka secara resmi acara ini. Dalam pidato Kepala BNPB, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Ir. Sugeng Triutomo, DESS., mengatakan, “Perguruan tinggi menjalankan Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga peran ini sangat strategis bagi upaya peningkatan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat.”

Menurut Syamsul Maarif bahwa melalui peran pendidikannya, PT diharapkan dapat menyelenggarakan program studi yang terkait kebencanaan agar pengetahuan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang kebencanaan dapat lebih meningkat. Sementara melalui peran penelitiannya, PT dapat memberikan jawaban konkrit yang teruji validitas dan keandalannnya dalam menghadapi permasalahan kebencanaan dari berbagai perspektif keilmuan. Sedangkan dalam peranannya dalam pengabdian kepada masyarakat, PT dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk menginformasikan dan mencerdaskan masyarakat tentang PB, seperti melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik tentang kebencanaan dan penerapan pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis masyarakat.

Dalam acara "Workshop Nasional Riset dalam Penanggulangan Bencana" ini terdapat dua buah kegiatan yaitu penandatanganan kesepakatan kerjasama (memory of understanding/MoU) riset dalam penanggulangan bencana (PB) dengan 12 perguruan tinggi (PT) dan workshop yang diisi oleh para ahli kebencanaan dari berbagai PT. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Ir. Sugeng Triutomo, DESS., yang mewakili Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, MSi., yang berhalangan hadir dengan 8 Rektor PT yang bersangkutan; sementara itu 4 PT sebelumnya sudah menandantangani MoU. Ke-12 PT itu antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Udayana (UNUD), Universitas Syah Kuala (UNSYAH), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hassanuddin (UNHAS).

Sementara itu isi lokakaryanya itu sendiri berisi paparan-paparan oleh narasumber antara lain:

1.    Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Ir. Sugeng Triutomo, DESS., dengan judul paparan “Kebutuhan Riset dalam Penanggulangan Bencana”.

2.    Deputi Bidang Pendayagunaan IPTEK, Kemristek, Dr. Idwan Suhardi dengan judul paparan “Kebijakan Riset dalam Penanggulangan Bencana oleh Lembaga Riset”.

3.    Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderat Pendidikan Tinggi, Kemdikbud, Prof. Dr. Agus Subekti dengan judul paparan “Kebijakan Riset dalam Penanggulangan Bencana oleh Perguruan Tinggi”.

4.    Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk PRB (FPT PRB) dengan judul paparan “Rencana Tindaklanjut dan Penerapan Riset dalam Penanggulangan Bencana”.

Sebagai penutup acara "Workshop Nasional Riset dalam Penanggulangan Bencana" adalah pembacaan kesimpulan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan, S.T.,M.Si., antara lain sebagai berikut:

Pandangan Umum

1.    Riset dalam PB berfokus pada riset terapan untuk penggunaan pembangunan kebijakan di pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

2.    Riset terapan kebencanaan yang dibantu dengan permodalan yang tangguh memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan Indonesia di dunia internasional

3.    Integrasi HFA dan MDGs perlu diperhatikan kembali dalam riset-riset terapan dan kebijakan demi komprehensivitas pemilihan kebijakan pemerintah untuk PB.

4.    Pembagian sifat riset dapat digunakan untuk membagi porsi pembebanan anggaran riset. Riset terapan, riset kebijakan dan riset pengetahuan dasar.

5.    Riset dapat juga digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, seperti pembebasan lahan dan sebagainya.

Identifikasi Temuan

1.    Masih terdapat kesenjangan antara hasil-hasil terapan dari riset dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna.

2.    Perguruan Tinggi adalah juga lembaga riset, oleh karenanya DIKTI telah, sedang dan akan mengalokasikan dana riset perguruan tinggi secara khusus pada Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Salah satu klaster riset tersebut adalah untuk PB.

3.    DIKTI belum memiliki blue print riset terkait PB, untuk tahun 2013, DIKTI memiliki anggaran 1,1 trilyun di tahun 2013 untuk seluruh riset, termasuk PB.

4.    DIKTI telah mulai memfokuskan riset-riset PB. Walau telah masuk dalam riset unggulan nasional, namun masih belum menjadi prioritas fokus riset. Hal ini dapat dilihat dari data keterbatasan peneliti (3,7% dari seluruh penelitian di perguruan tinggi), penggunaan anggaran riset untuk PB di perguruan tinggi negeri, dll.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1.    Kebutuhan riset dalam PB meliputi fase pra, saat dan pascabencana. Anggaran riset di BNPB lebih banyak digunakan untuk membangun kebijakan. Kedikbud dan Kemristek yang juga mempunyai anggaran riset diharapkan dapat mendukung kebutuhan tersebut dengan menambah anggaran riset kebencanaan yang dilakukan perguruan tinggi dan lembaga riset. Bappenas diharapkan mendukung kebijakan penganggaran riset kebencanaan.

2.    Sebagai laboratorium bencana, Indonesia perlu membangun pembentukan Pusat Pengetahuan PRB (DRR Knowledge Center). Hal ini dimulai dengan membuat Grand Desain/Road Map riset kebencanaan yang akan dimulai dalam waktu dekat. Arah rekomendasi adalah membuat pagar bagi para periset sehingga mencapai outcome dan impact yang telah direncanakan. Selain itu, blueprint ini juga diharapkan menginformasikan pengetahuan PRB di Indonesia, termasuk untuk masyarakat internasional.

3.    Khusus untuk pemutakhiran RENAS PB 2010-2014, riset ditujukan untuk menyusun Naskah Akademis Penanggulangan Bencana. Jenis riset yang dimaksud adalah riset kebijakan dan terapan.

a.    Perlu diperhatikan bahwa naskah akademis yang disusun sebagai hasil riset, memperkaya dan menjadi dasar pemutakhiran RENAS PB 2010-2014 dan penyusunan RENAS PB 2014-2019.

b.    Perlu diperjelas peran multi stake holder dalam pelaksanaan penyusunan Naskah Akademis ini.

c.    Mengintegrasikan pendekatan ilmiah dengan kearifan lokal pada 3 fase penyelenggaraan penanggulangan bencana.

--- dp ---